Meregulasi Air Baku untuk Industri; temuan penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Jawa Tengah

Kebutuhan air baku untuk industri seringkali tidak diperhitungkan dalam agenda kebijakan pembangunan wilayah oleh pemerintah. Hal ini merupakan temuan utama dari Bintari dalam mendukung penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Karanganyar, Brebes, Demak, Pati, Kota Pekalongan dan Kota Semarang.

Data BPS menyebutkan bahwa sektor industri merupakan sektor penyumbang PDRB dengan persentase terbesar (34-35%) di Jawa Tengah termasuk di enam wilayah tersebut. Kehadiran industri di sebuah wilayah dipercaya dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan lebih jauh untuk menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah akses investasi tentunya harus segera disikapi dengan kesigapan pemerintah daerah dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengatur mengenai kepatuhan lingkungan

Kebutuhan air baku seringkali hanya diperhitungkan dari kebutuhan air untuk rumah tangga saja, sehingga kebijakan lebih lanjut hanya menyasar pada kebutuhan masyarakat. Sementara itu, industri harus memenuhi kebutuhan airnya sebagai bagian dari investasi dengan batas tertentu sesuai ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan analisis yang dilakukan saat penyusunan dokumen KLHS, Bintari mencatat bahwa rata-rata kebutuhan air untuk industri dapat mencapai 50% dari jumlah kebutuhan air baku untuk masyarakat. Tentu ini adalah jumlah yang tidak sedikit.

Hal tersebut kemudian akan berujung pada problem klasik, yakni; dugaan praktik eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh industri, konflik industri dan masyarakat di sekitar akibat berkurangnya sumber air milik masyarakat serta penurunan muka tanah (land subsidence) khususnya untuk industri yang berada di pesisir.

Penyediaan dan pengaturan kebutuhan air baku untuk industri oleh pemerintah di perlu menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang, khususnya untuk Kabupaten/ Kota yang memilih industri sebagai tumpuan utama pembangunan wilayah. Hal ini diperlukan demi menjamin ketersediaan air maupun aktivitas usaha industri secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *