Liputan Media

Bintari Ingin Pelaku Industri Bertemu Bahas Pencemaran Sungai Klampok

Desember 10, 2016

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Menangani pencemaran sungai Klampok, di wilayah Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang seperti pekerjaan mengurai benang kusut. Meski kasat mata, pencemaran yang terjadi di wilayah hulu ini tak kunjung terungkap siapa pihak yang harus mempertanggungjawabkannya.
Sedikitnya, ada tujuh industri yang diantaranya berskala besar di sekitar sungai ini. Kesemuanya mengklaim pengelolaan limbah yang dimiliki telah bekerja sesuai dengan prosedur.
Persoalan kian pelik, manakala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Semarang kesulitan menelisik lebih jauh biang pencemaran ini.
“Yang penting kenyataan di lapangan sungai ini telah tercemar. Mau ngeklaim boleh saja,” tegas Koordinator Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (Opsi), Moh Amin, Selasa (28/10/2014).
Menurutnya, butuh ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang dalam menangani persoalan di sungai Klampok ini. Ketegasan yang dimaksud bisa berupa peningkatan pengawasan terhadap proses pengelolaan limbah di masing – masing industri yang ada di sekitar sungai Klampok.
“Termasuk juga tegas memberikan sanksi jika diketahui ada industri yang sengaja melanggar atau lalai akan peraturan tentang kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Untuk diketahui, di sekitar sungai Klampok, yang masuk wilayah Kecamatan Bergas ada sejumlah industri besar dan menengah. Yakni PT Sinar Sosro, PT Perindustrian Bapak Djenggot, PT Insan Paq Indonesia, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Kurios Utama, PT Tirta Megah Cendana dan PT Grasia Husada Farma.
Manajer Program Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari), Amalia Wulansari, mengatakan, industri dan pihak yang berkepentingan perlu duduk satu meja untuk bersama menangani persoalan sungai Klampok.

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *